di tingkat masyarakat terhadap adanya keberadaan orang asing terutama yang mekakukan kegiatan bertentangan dengan hukum dan konstitusi bangsa Indonesia terutama di masyarakat perbatasan yang sangat rawan dengan masuknya orang dari negara lain.
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.
Jika Intelijen Negara mengetahui informasi tentang seseorang atau kelompok yang mengancam negara maka sebaiknya berkoordinasi dengan penegak hukum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
[thirty] There are actually allegations of deliberate failure to manage using this chaos proficiently, over again rooting in loyalty in your Orde Baru
Introducing on their own as “the chief, protector, gentle-pounds of Asia” and “much more mature brother,” the Japanese’s precise legacy was the generation of selections for indigenous Indonesians to become involved in politics, administration, in addition to Military.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.
Hal utama dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi organisasi dengan kcerdasannya memberikan informasi terkait potensi ancaman negara kapada person
Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Individualized: Customs (kebiasaan) or conventions, Which might be classified similar to a supply of regulation, are customary regulation, which can be differentiated from standard customs. Customary laws (hereinafter “customs”) encompass regulations that Even supposing not enacted because of the problem or its subordinate authority are relevant as regulation.
Di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga internal, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
Konflik agraia ini bisa terjadi kapanpun dan biasanya hanya dipicu oleh hal kecil lalu meledak, bahkan bisa menjurus kepada konflik sara.
Up to now, There was no new development in regulation enforcement In such a situation, and The problem and allegations of intelligence functions carry on getting a top secret. This situation adds to some number of info on attacking and silencing opposition groups and human rights defenders That https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pemahaman-lebih-dalam-tentang-pengawasan-yang-akuntabel/ must not have transpired within the reform period.
Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen.
Dinas intelijen Prancis seharusnya dibongkar setelah terjadinya serangkaian serangan teror di Paris, demikian usulan komisi parlemen negara itu.